Medan - Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Kepresidenan Adrianto Gani beserta dua orang stafnya melakukan kunjungan ke kantor Sekretariat DPW Pemuda Peduli Nias Sumut (PPN Sumut) atas surat dari Ketua Umum DPP-PPN Sdr. Evan Zebua, terkait berbagai permasalahan di 5 kabupaten/kota Kepulauan Nias setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kepulauan Nias.
Kunjungan Deputi tersebut di hadiri oleh Ketua DPW PPN Sumut, Bazawato Zebua, SH., MH, Wakil Sekretaris Samahati Zega, SH, dan Hankam DWP-PPN, Anugrah Halawa, SH, dan A Feby Harefa, Jumat (14/06/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW PPN Sumut Bazawato Zebua menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di 5 kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yakni:
1. Permasalahan di bidang transportasi darat dan udara:
2. Kerusakan jalan provinsi: Jalan dengan status jalan provinsi yang rusak bertahun-tahun dan tidak mendapat perbaikan yang serius dari Pemprov Sumatera Utara. Kondisi ini mencakup jalan provinsi dari Kota Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Utara, dan jalan provinsi dari Kota Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Barat. Pemuda Peduli Nias menyarankan agar jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten dan kota di Kepulauan Nias statusnya ditingkatkan menjadi jalan nasional karena anggaran APBD Sumatera Utara tidak cukup untuk mendanainya.
3. Pembangunan jalan lingkar: Pembangunan jalan lingkar untuk konektivitas wilayah Kepulauan Nias yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan tahun 2022, yang menghubungkan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhunaa, belum terealisasi oleh Kementerian PUPR-RI.
4. Pengembangan Runway Bandara Binaka: Janji Presiden pada kunjungan tahun 2016 untuk memperpanjang Runway Bandara Binaka menjadi 2800 meter agar dapat mendaratkan pesawat berbadan besar, hingga kini baru terealisasi sepanjang 2250 meter dengan lebar 30 meter. Akibatnya, hanya pesawat jenis ATR (72) seat yang bisa dilayani, dan ini menyebabkan harga tiket pesawat mahal karena tidak ada persaingan harga.
5. Pengembangan pariwisata dan perikanan: Saat kunjungan Presiden tahun 2016, Presiden mengimbau pemerintah daerah untuk fokus membangun pariwisata dan perikanan di Kepulauan Nias sebagai kunci pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada dukungan nyata dari kementerian terkait khususnya di bidang perikanan. Diharapkan pemerintah yang akan datang dapat memberikan pelatihan dan alat tangkap ikan kepada nelayan serta membangun pelabuhan perikanan.
Setelah Ketua DPW-PPN SUMUT menyampaikan yang menjadi pokok pikirannya Respon dari Staf Deputi Adrianto Gani menyampaikan "terima kasih atas masukan dari PPN Sumut dan akan menjadikan informasi tersebut sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah", ucapnya.
(K.T)