Saat ini menurut informasi yang bisa dipercaya, bahwa Kabid SMK tersebut sudah pindah ke Biro Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan.
Untuk itu awak media TIN mencoba menghubungi Hartono selaku aktivis LSM TEROPONG, terkait dugaan kasus ini, agar dapat melaporkan ke pihak APH ( kepolisian dan kejaksaan) untuk dapat diproses secara hukum.
Lebih lanjut dikatakan Hartono, bahwa perbuatan ini patut diduga juga melanggar UU nomor 31 tahun 1999 dan diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Diduga kuat perbuatan ini telah merugikan keuangan negara, demi kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, “Karena dengan fee tersebut tentu akan mengurangi kwalitas Proyek”, Ujarnya.
“Kami berharap keseriusan agar pihak APH, dapat mengusut dan membongkar dugaan kasus pungli tersebut agar terungkap ke publik dan dapat mempertanggung Jawabkannya secara hukum”, tegasnya.
Hali ini diperkuat saat LSM Badan Informasi Data Investigasi Korupsi ( BIDIK ) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terkait adanya dugaan pungli dan netralitas di lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Selatan, Jum’at/13/9/2024
(Miko Rolis)
